DEMOKRASI


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Demokrasi di Indonesia banyak mengalami perubahan, mulai dari jaman kemerdekaan sampai pada saat ini jaman mempertahankan kemerdekaan. Memang merebut kemerdekaan lebih mudah daripada mempertahankannya, apa yang dikatakan orang tersebut adalah benar, dapat kita lihat sendiri bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia yang mengalami berbagai macam keadaan, yakni pasang surut silih berganti.

Namun demikian apa pun yang terjadi merupakan jalan langkah menuju negara yang lebih baik dari pada hari kemaren. Dengaan demikian maka penulis memaparkan sedikit sejarah demokrasi di Indonesia, sebagai pengetahuan yang mendasar bagi kita masyarakat Indonesia yang cinta kepada negara kita Indonesia.

1.2. Masalah

Dalam masalah demokrasi yang berkembang di Indonesia, kami selaku penulis makalah ini akan membatasi permasalahan pada hal berikut:

1. Apakah demokrasi itu?

2. Unsur-unsur apa saja yang menjadi penegak demokrasi?

3. Model-model demokrasi itu sendiri.

4. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.

1.3. Tujuan

Sesuai dengan uraian singkat di atas, karya tulis ini atau makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca maupun penulis, sekaligus untuk memenuhi permintaan dosen kami Bapak Drs. H. A. Nawawi, M,Si, sebagai tugas pada semester pertama ini semoga sesuai dengan harapan beliau dan kita semua. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

 

BAB II

PEMBAHASAN

DEMOKRASI

A. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: (a). menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakn suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; (b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; (c). Philippe C. Schamitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga negara, yang bertindaka secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih; (d). Henry B. Mayor menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sisttem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana tejaminnya kebebasan politik. Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik).

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Jadi hakikat pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditagakkan dalam tata pemerintahan.

Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligitimate government) di mata rakyat.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people) yang berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas doronagan diri dan keinginannya sendiri, dan dalam pengawasan rakyat (social control).

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan di utamakan di atas segalanya.

B. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Demokrasi tidak akan dating, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat). Bentuk kongkrit dari manifestasi tersebut adlah dijadikannya demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat mapun oleh pemerintah. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Berikut ini adalah daftar penting norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur):

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

2. Musyawarah

3. Pertimbangan moral

4. Pemufakatan yang jujur dan sehat

5. Pemenuhan segi-segi ekonnomi

6. Kerjasama antar-warga masyarakat dan sikap mempercayai I’tikad baik masing- masing

7. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

C. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

1. NEGARA HUKUM

(RECHTSSTAAT DAN THE RULE OF LAW)

 

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat dan rule of law. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tida memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Konsep rechtsstaat mempunyai cirri-ciri sebgai berikut : 1. Adanya perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan; 4. Adanya peradilan administrasi. Adapun rule of law dicirikan oleh: 1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum; 2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law); 3. Adanya jaminan perlindungan HAM. Dengan demikian konsep negara hukum sebgai gabungan dari kedua konsep di atas dicirikan sebagai berikut: 1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; 3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara; 4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Dalam konferensi International Commission of Jurists di Bangkok seperti yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD disebutkan bahwa cirri-ciri negara hukum adlah sebagai berikut: 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh atas –hak-hak yang dijamin; 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Adanya pemilu yang bebas; 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat; 5. Adanya kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

 

2. MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)

Masyarakat madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan.

Masyarakat madani (Civil Society) mensyaratkan adamya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antarsatu dengan lain yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi (Saiful Mujani: 2001).

 

3. INFRASTRUKTUR POLITIK

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/intrest group). Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai oreantasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan ssebutan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, Nahdatul Wathon, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jami’atul Khair dan sebagainya. Sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/intrest group) merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada criteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti AIPI(Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, LIPI, PWI, dan sebagainya.

Menciptakan dan menegakkan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, partai politik seperti dikatakan oleh Miriam Budiardjo, mengemban beberapa fungsi: 1. Sebagai saran komunikasi politik; 2. Sebagai sarana sosialisasi politik; 3. Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik; 4. Sebagai sarana pengatur konflik.

4. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB.

 

D. MODEL-MODEL DEMOKRASI

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.

2. Demokrasi terpimpin, para peminmpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menollak pemilihan umum yang bersaing sebgai kendaraan unutk menduduki kekuasaan.

3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbale-balik anatara penguasa dan yang dikuasai.

5. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaan menurut Inu Kencana terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung terjadi bila unut mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

 

E. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, menurut Maykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan pendapat tanpa ancaman, kebebasan berserikat (Masykuri Abdillah, 1999). Sementara itu Inu Kencana lebihi memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi dengan a). Adanya pembagian kekuasaan; b). Adanya pemilihan umum yang bebas; c). Adanya manajemen yang terbuka; d). Adanya kebebasan individu; e). Adanya peradilan yang bebas; f). Adanya pengakuan hak minoritas; g). Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; h). Adanya pers yang bebas; i). Adanya beberapa partai politik; j). Adanya musyawarah; k). Adanya persetujuan parlemen; l). Adanya pemerintahan yang konstitusional; m). Adanya ketentuan tentang pendemokrasian; n). Adanya pengawasan terhadap administrasi publik; o). Adanya perlindungan hak asasi; p). Adanya pemerintahan yang bersih; q). Adanya persaingan keahlian; r). Adanya mekanisme politik; s). Adanya kebijaksanaan negara; dan t). Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Parameter suatu negara demokratis ada empat yaitu dilihat dari segi :

1. Masalah pembentukan negara;

2. Dasar kekuasaan negara;

3. Susunan kekuasaan negara;

4. Masalah kontrol rakyat

F. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT

 

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke- 4 M. demokrasi yang diperaktekkan pad masa itu berbentuk demokrasi langsung artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung olrh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyaraka abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feudal, kehidupan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Namun demikan menjelang abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus (preveleges) bawahannya. Selain itu, piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang sangat mendasar: pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Dan gerakan reformasi yaitu gerakan reformasi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik. Hasil dari gerakan reformasi adalah adanya peninjauan tehadap doktrin gereja katolik yang berkembang menjadi protestanisme.

Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme monarki dan gereja pada masa reformasi tersebut didasarkan pada teori rasionalistis sebagai “social-contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Dengan demikian teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam satu asas yang disebut demokrasi (pemerintahan rakyat). Dua filosuf besar yaitu John Locke dan Montesquieu masing-masing dari Inggris dan Prancis telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi. John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property); sedangkan Montesquieu (1689-1944) mengungkapkan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui “trias politica”-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleeh organ sendiri secara merdeka.

Pada kemunculannya kembali di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu, timbulllah gagaasan tentang caara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa diteentukann batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.

Salah satu ciri penting pada negara yang menganut konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 ini adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah yang menjadi wasit atau pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.

Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan yang menyatakan bahwa peemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk member jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

 

G. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA

 

Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu dibagi dalam empat periode yaitu, a. periode 1945-1959; b. periode 1959-1965; c. Periode 1965-1998; d. Periode 1998-sekarang.

a). DEMOKRASI PADA PERIODE 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif teridiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usia cabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.

Faktor-faktor semacam ini, di tambah dengan tidak mempunyai anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsennsus mengenai dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai Presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya UUD 1945. Denga demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

 

b). DEMOKRASI PADA MASA PERIODE 1959-1965

Cirri-ciri periode ini adalah dominasi Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah “membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (UUD memungkinkan seorang Presiden unuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh UUD. Selain dari pada itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan UUD. Misalnya tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. G. 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi pancasila.

Demokrasi terpimpin seperti yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam keseempatan lain dikatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, dan otokrasi diktator. Demokrasi kekelurgaan ialah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahnnya kepada musyawarah-mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral yang sepuh, seorang tetua dan mengayomi.. Selanjutnya dalam pidattonya pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan kembali Revolusi kita”, Presiden Soekarno mengatakan bahwa demokrasi terpimpin ialah: 1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara; 2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

 

c). DEMOKRASI PADA PERIODE 1965-1998

Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Dalam usaha untk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislative dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar Undang-Undang No. 19/1964 telah diganti dengan suatu Undang-Undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan peradilan”. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, disamping ia tetap mempunyai fungsi unntuk membaantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri.

Beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut: a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum; b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adala kehidupan yang layak bagi semua waraga negara; c. Demokrasi dalam bidang hukkum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun demikian “Demokrasi Pancasila” dalm rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Seperti yang dikatakan oleh M. Rusli Karim rezim Orde Baru ditandai oleh: 1. Dominasi peranan ABRI; 2. Birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik; 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; 5. Masa mengambang; 6. Monolitisasi ideology negara; 7. Inkorporasi lembaga non pemerintah.

 

d). DEMOKRASI PADA PERIODE 1998-SEKARANG

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia.

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci: yakni, (1) komposisi elite politik, (2) desaim institusi politik, (3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite, dan (4) peran civil society (masyrakat madani). Keempat faktor itu harus jalan secara sinergis dan berkelindan sebgai modal untuk mengonsolidasikan demokrasi. Karena itu seperti yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar. Pertama, reformasi sistem (constitutional reform) yang menyangkut perumusan kembali filsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.

Kultur politik mengacu pada sikap terhadap sistem politik. Kultur politik sebagaimana dinyatakan oleh Sidney Verba adalah “Pola-pola tertentu yang mengarahkan dan membentuk tindakan-tindakan politik”. Harapan dalam suksesnya transisi demokrasi Indonesia mungkin adalah pada peran masyarakat madani untuk mengurangi polarisasi politik dan menciptakan kultur toleransi. Penelitian Seymour Martin Lipset membuktikan masyarakat madani juga dapat berpengaruh secara benefisial terhadap kultur politik. Problem paling mendasar yang dihadapi negara-negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi adalah ketidakmampuan membentuk tata pemerintahan baru yang bersih, transparan, dan akuntabel. Akibatnya, legitimasi demokrasi menjadi lemah. Tanpa legitimasi yang kuat, rezim demokrasi yang baru akan kehilangan daya tariknya.

Upaya membangun demokrasi Indonesia menurut M. Rusli akan terwujud bila tersedia delapan faktor pendukung : 1. Keterbukaan sistem politik; 2. Budaya poltik partisipatif egalitarian; 3. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan; 4. Rakyat yang terdidik, cerdas dan berkepedulian; 5. Partai politik yang tumbuh dari bawah; 6. Penghargaan terhadap hukum; 7. Masyarakat sipil yang tanggap dan bertanggung jawab; 8. Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas.

Sementara itu menurut Azyumardi, setidaknya ada empat prasyarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi menjadi lebih memberi harapan. Pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kedua, pemberdayaan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat yang favourable bagi pertumbuhan demokrasi seperti LSM, para pekerja dan sebagainya. Ketiga, hubungan Internasional yang lebih adil dan seimbang. Keempat, sosialisasi pendidikan kewargaan (civic education).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: (a). menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakn suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; (b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; (c). Philippe C. Schamitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga negara, yang bertindaka secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih, dan banyak lagi yang lainnya.

Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Unsur-unsur penegak demokrasi:

1. Negara hukum;

2. Masyarakat madani;

3. Infrastruktur;

4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Model-model demokrasi: 1). Demokrasi liberal; 2). Demokrasi terpimpin; 3). Demokrasi sosial; 4). Demokrasi partisipasi; 5). Demokrasi concociational; 6). Demokrasi langsung; 7). Demokrasi tidak langsung.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu dibagi dalam empat periode yaitu, a. periode 1945-1959; b. periode 1959-1965; c. Periode 1965-1998; d. Periode 1998-sekarang.

 

B. Saran

Dengan kita mengetahui sejarah demokrasi yang berkembang di negara kita, sepatutnya kita sebagai warga yang baik dan beradab menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dan mempraktekkannya dikehidupan kita sebagai warga negara. Dan kita jaga demokrasi yang baik sekarang ini dari penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk menghancurkan negara kita Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

PROF. DR. KAELAN, M.S. Pendidikan Pancasila,Paradigma, Yogyakarta, 2008.

MODUL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DAN UNIVERSITAS TERBUKA. JAKARTA, 1994

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s